JAKARTA,– Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengeluarkan rekomendasi agar kewenangan tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dialihkan dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.Ketua Tim Faisal Basri, dalam paparannya Selasa (30/12/2014), mengungkapkan ada beberapa pertimbangan tim mengeluarkan rekomendasi tersebut. Berbagai perkembangan menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.“Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat,” ungkap Faisal.Kondisi tersebut, Faisal melanjutkan, menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.“Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak,” imbuh Faisal.
source: KOMPAS.com
JAKARTA,– Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) merekomendasikan agar penjualan dan pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC (National Oil Company). Selama 2,5 tahun kewenangan procurement ada di tangan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), hanya NOC yang bisa mengikuti tender pengadaan minyak mentah dan BBM. Alih-alih membuat mata rantai pengadaan makin singkat, aturan ini justru memperpanjang mata rantai pengadaan minyak mentah dan BBM. Bedasarkan temuan tim, Ketua Tim Faisal Basri mengungkapkan, Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melalui NOC. Bahkan Faisal mengutip keterangan dari Petral, sekarang sudah sepenuhnya dari NOC. “Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain,” sebut Faisal dalam paparannya, Selasa (30/12/2014). Praktik bahwa hanya NOC saja yang bisa ikut tender pengadaan minyak mentah dan BBM muncul berdasarkan Persetujuan Direksi No.RRD-54/C00000/2012-SO tanggal 4 Juni 2012 hurup B No.1. “Pola pengadaan minyak mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai aem lenght Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui; a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen minyak mentah sebagai major share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM,” bunyi Persetujuan Direksi tersebut. Sayangnya, lanjut Faisal, akibat aturan tersebut mata rantai pengadaan minyak mentah dan BBM justru semakin panjang. Tim menemukan bahwa tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak. Salah satu contohnya, sebut Faisal, adalah Maldives NOC Ltd. – tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral. Temuan lain, pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakan fronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Faisal juga menyebut PTT (NOC Thailand) ternyata digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Atas dasar temuan tersebut, tim merekomendasikan agar tender pengadaan minyak mentah dan BBM bisa diikuti tidak hanya dari NOC. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang juga menjabat sebagai VP ISC Daniel Purba menegakan ISC akan membuka tender tak hanya untuk NOC. “Tidak harus dari NOC, tapi tentunya dari para pemasok yang akan diseleksi, akan dilihat,” kata dia. Sementara itu ditanya mengantisipasi kemungkinan munculnyarent seeker jika tender diikuti terbuka umum, Daniel menegaskan ISC akan menyeleksi trader yang mengikuti tender. “Tradernya juga harus punya kredibilitas, integritas, fasilitas, dan juga bukan trading company yang sembarangan. ISC harus selektif,” ucap Daniel.
source: KOMPAS.com
JAKARTA,– Vice President Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero) Daniel Purba menyatakan, setelah kewenangan procuremet pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dialihkan dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke ISC, maka fungsi pengadaannya pun akan dikelola langsung oleh ISC. Daniel menegaskan, ISC bisa mengimplementasikan fungsinya melaksanakan tender pengadaan minyak mentah dan BBM setelah melakukan pembenahan prosedur yang ada di Pertamina. Tentu, kata dia, pembenahan tersebut memerlukan waktu. “Sesegera mungkin. Begitu sudah selesai, tentu akan dilaksanakan. Secepat mungkin. Saya kira kurang dari sebulan bisa,” kata dia kepada wartawan, Selasa (30/12/2014). Dengan demikian, Daniel memastikan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan ISC bisa melakukan tender. Daniel memastikan, ISC juga akan membuka kesempatan kepada semua pihak untuk mengikuti tender, dan tidak terbatas pada National Oil Company (NOC). Hal itu dilakukan untuk menjamin mata rantai pengadaan minyak mentah dan BBM yang lebih pendek. “(Yang ikut tender) Tidak harus dari NOC, tapi tentunya dari para pemasok yang akan diseleksi, akan dilihat,” ujar anggota Tim Anti-Mafia Migas tersebut.
source: KOMPAS.com
JAKARTA,— Pertamina menilai penurunan harga premium untuk kedua kalinya, berlaku mulai Senin (19/1/2015) ini menjadi Rp 6.600 per liter, tidak akan mengubah pola konsumsi masyarakat yang semakin banyak mengonsumsi pertamax. Apalagi harga pertamax pun ikut turun, menjadi Rp 8.000 per liter. “Konsumsinya tidak banyak berubah, pemakai pertamax semakin banyak akibat beda harga dengan premium yang hanya sekitar Rp 1.000 per liter,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang saat dihubungi, Minggu (18/1/2015). Akibatnya, lanjut Bambang, impor premium akan mengalami penurunan menjadi 8-9 juta barrel per bulan. Sebelumnya, impor premium sekitar 9-10 juta barrel per bulan. Sebaliknya, impor pertamax akan mengalami kenaikan menjadi 2-3 juta barrel per bulan, dari kondisi sebelumnya sebesar 1-2 juta barrel per bulan.“Impor premium atau pertamax yang lebih banyak tergantung kebutuhan pasar dan perkembangan kemampuan produksi kita sendiri,” imbuh Ahmad. Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, perubahan harga BBM yang rencananya akan terjadi setiap dwimingguan akan berkaitan dengan berapa lama stok Pertamina dan perhitungan nilai rata-rata inventorinya. Artinya, lanjut dia, mau kapan pun harga diubah, harus mempertimbangkan nilai inventory Pertamina.“Sebab, pembelian hari ini tidak langsung masuk ke SPBU, tetapi butuh waktu sampai di depot Pertamina, lalu menyebar ke seluruh Indonesia dan mengubah nilai inventory sebelum dikirim ke SPBU,” jelas Ahmad. Dia juga menuturkan, kalaupun ada perubahan proses pengadaan minyak, maka hal itu terjadi dalam rangka optimasi peranintegrated supply chain (ISC) dan penataan Petral sehingga lebih efisien dan transparan. Selama ini pengadaan minyak dilakukan oleh Petral, sekarang langsung oleh Pertamina melalui ISC. “Dan Petral hanyalah salah satu trading company yang ikut dalam tender pengadaan tersebut,” kata Ahmad.
source: KOMPAS.com
JAKARTA,- PT Pertamina akhirnya merealisasikan impor minyak mentah dari Sonangol EP asal Angola, Afrika. Pada akhir Januari 2015 ini, impor dalam proses loading. Besaran awal impor minyak mentah dari Sonangol EP sebanyak 600.000 barel sampai dengan 900.000 barel.Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Daniel Purba bilang, sebelum masuk Indonesia bulan Februari nanti, impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP sudah bisa diterima ISC. Saat ini prosesnya sudah berlayar lewat kapal yang disewa oleh Pertamina. "Kami mulai impor bulan ini, satu kapal isinya 600.000 hingga 900.000 barel. Nantinya, setiap bulan kami akan dikirim kembali," kata Daniel kepada Kontan, Senin (26/1/2015).ISC memang sudah mendapat mandat menggantikan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dalam pengadaan minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Daniel bilang, kebutuhan impor bahan bakar minyak mencapai 9 juta barel per bulan hingga 10 juta barel per bulan. "Untuk detailnya memang kami sedang bahas di internal ISC," tutur dia.Dalam persetujuan sebelumnya, antara pemerintah dengan Sonangol EP, Pertamina sepakat membeli minyak dari perusahaan itu setara 100.000 barel per hari (bph). Ini artinya, Sonangol EP akan memasok sepertiga dari kebutuhan bulanan minyak mentah untuk kebutuhan lokal atau sebanyak 3 juta barel saban bulan.Sayang, kata Daniel, bulan ini pengiriman perdana impor minyak itu baru sebanyak 600.000- 900.000 barel. Adapun soal harga, Daniel mengaku belum bisa membukanya karena masih menunggu keterangan resmi dari Pertamina. Yang pasti. "Soal harga sudah disesuaikan lewat bussines to bussines," jelas dia.Adapun soal diskon yang diberikan oleh Sonangol EP sebesar 15 persen dari harga minyak mentah dunia, Daniel juga berkilah belum mengetahui sedetail itu karena dirinya baru menjabat. "Nanti kami tanyakan tim dulu. Yang saya tahu pengiriman sedang loading sekitar 600.000-900.000 barel bulan ini," klaim dia.Belum terwujud Selain menyepakati membeli minyak mentah dari Sonangol EP, ada tiga nota kesepahaman yang disepakati Pertamina dan Sonangol EP. Yakni: pertama, pemerintah dan Sonangol sepakat membangun industri upstream, kedua, keduanya sepakat membangun kilang minyak serta terakhir mendirikan perusahaan perdagangan atau perusahaan patungan. Hanya, joint venture ini belum ada progresnya. Pasalnya, proses joint venture dengan Sonangol EP itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, bila dalam dua bulan ke depan terjadi kesepakatan, itu akan baik bagi Pertamina. "Kami harap joint venture ini bisa berjalan baik dan cepat, agar diskon yang diterima Pertamina bisa lebih besar," tandas dia.
source: KOMPAS.com
JAKARTA, - Tender minyak mentah (crude oil) yang pertama kali dilakukan oleh Intagrated Supply Chain (ISC) Pertamina, prosesnya terkesan sangat tertutup.Menurut pengamat migas dari Energi Watch Ferdinand Hutahaen, tender itu telah menghasilkan pemenang tender, yaitu Socar untuk minyak mentah Azeri sebesar 2 juta barel dan Vitol untuk minyak mentah Nigeria sebesar 2 juta barel.Dia bilang, proses tender terbuka dan transparan seperti yang dijanjikan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas dan ISC sepertinya tidak terjadi. Publik sangat sulit mengawasi proses ini, bahkan anggota DPR dan DPD RI bersuara keras agar ISC membuka ke publik tentang proses tender yang sudah dilakukan."Siapa peserta tender, syaratnya apa, spek-nya seperti apa, tata caranya bagaimana, tender terbuka atau tertutup, semua serba tidak jelas, tidak ada transparansi dalam proses ini. Bahkan kabarnya ISC telah memenangkan peserta tender yang harganya lebih mahal 6 sen dolar/barel dari penawar dibawahnya. Ini aneh bagi kami, kenapa penawar yang harganya lebih tinggi bisa dimenangkan," ujar Ferdinand kepada Kontan, Senin (2/2/2015). Dia pun meminta agar KPK segera turun ke ISC Pertamina. Tender ini, kata dia harus segera diperiksa secara detil, ISC tidak boleh sembunyi dibalik software untuk menetapkan pemenang tender."Jangan menggunakan software yang sudah dimanipulasi untuk proses tender crude ini. Kapan bangsa ini akan bebas dari kejahatan mafia migas jika masih saja proses tender terus tertutup dan aneh? Jika penawar yang lebih mahal dimenangkan, itu artinya akan ada potensi kerugian negara, ini harus diperiksa," tegas dia.Ia meminta kepada Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut Pertamina Dwi Sucipto dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri agar segera memeriksa proses ini. "Semua tender crude oil harus transparan, bebas dari mafia dan pola pengadaannya harus dirubah demi bangsa dan negara," ujarnya.
source: KOMPAS.com
JAKARTA,- PT Pertamina Persero sudah melakukan impor minyak dari perusahaan minyak asal Angola Sonangol sebesar 950.000 barel per bulan. Sayangnya, Pertamina tak mau membeberkan harga minyak asal Angola itu dengan alasan terikat etika bisnis. "Minyak mentah dari Angola dan down contract saat nego waktu kuartal IV 2014. Untuk supply deliver Januari-Juni 2015 (dilakukan) Petral. Harga enggak bisa (dipublikasikan), Itubusiness to business (B to B)," ujar Vice President ISC Pertamina Daniel Purba, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Menurut Daniel, pengadaan minyak itu dilakukan oleh Petral pada akhir 2014 lalu. Saat itu kata dia, ISC belum memiliki kewenangan melakukan pengadaan impor minyak seperti saat ini. Saat itu lanjut Daniel, Petral sudah menjalin kerjasama B to B dengan Sonangol. Artinya, kerjasama pengadaan impor minyak itu bukan goverment to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Angola. Seperti diberitakan, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan ke depan publik bahwa kerjasama Government to Government dengan Sonangol EP negara diuntungkan dengan diskon 15 persen dari harga pasar minyak dunia. Pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dari kerjasama ini. Namun, Koordinator Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, Selasa (2/12/2014) mengatakan memiliki bukti bahwa Sonangol telah membalas surat dari Pertamina. Kesimpulannya, Sonangol tidak mengabulkan permintaan diskon harga minyak tersebut. Sonangol tetap bersikukuh mematok harga minyak sesuai harga internasional. "Saya melihatpembelian minyak dari Sonangol ini hanya bagian pencitraan pemerintahan Joko Widodo yang ingin menunjukkan mereka bisa mendapatkan minyak mentah dengan harga murah," jelas dia.
source: KOMPAS.com
